Pemerintah Harus Fokus Pada Pengaturan Hukum Ojol

Pemerintah Harus Fokus Pada Pengaturan Hukum Ojol
Transportasi | Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar tidak menggunakan diskresi dengan landasan UU No 30 Tahun 2014 tentang Admin Negara untuk mengatur ojek online (ojol) sebagai angkutan umum.

Edison Siahaan, Ketua Presidium ITW, mengatakan diskresi tersebut dapat digunakan apabila kegiatan publik tidak diatur dalam undang undang. Sementara itu, angkutan umum secara jelas dan rinci diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. “ITW tdk mempersoalkan tentang aplikasi yang digunakan oleh angkutan umum. Tetapi Pasal  137 UU No 22/2009  mengatur secara jelas bahwa sepeda motor hanya untuk angkutan orang,” kata Edison, melalui siaran  tertulisnya, Selasa (15/1/2019).

Lanjut dia, sedangkan pasal 138 ayat 3 angkutan umum orang / barang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. “Kemudian pasal 140 menjelaskan tentang syarat kendaraan angkutan umum.  Setiap angkutan umum harus memenuhi enam jenis standard pelayanan minimal yg meliputi diantaranya  keamanan, keselamatan, dan kenyamanan,” kata dia.

Selain itu pemerintah harus menyesuaikan jumlah angkutan umum dengan kebutuhan dan tidak saling bersinggungan.  Atas dasar itu, tidak ada alasan  Kemenhub untuk mengatur ojol yang akan diterbitkan pada Maret 2019 mendatang. “Selain tidak memenuhi syarat sesuai amanat UU No 30/2014, sepeda motor sudah sangat jelas diatur dalam UU No 22/2009 sebagai angkutan orang bukan angkutan umum,” kata Edison.
 
Sehingga, ia melanjutkan, kebijakan tersebut bertentangan dengan UU dan potensi menuai konflik serta tidak sesuai dengan upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

“ITW menilai, kebijakan itu merupakan pelanggaran UU, didasari ketidak mampuan pemerintah melaksanakan UU No 22 tahun 2009. Sehingga membuat pemerintah kalap dan membuat kebijakan yg tidak sesuai dengan kewenangannya,” tegas dia.

ITW mengingatkan agar pemerintah fokus pada penegakan aturan yang tertuang dalam UUNo 22/2009. Artinya, menggunakan sepeda motor utk angkutan umum adalah pelanggaran hukum. Jika tetap terjadi, maka pemerintah gagal melaksanakan UU.  ITW mengingatkan,  pemerintah lebih baik melakukan revisi UU No 22/2009 jika tetap berhasrat  menjadikan sepeda motor sebagai angkutan umum.

“Jika tidak, maka ITW meminta agar kebijakan pengaturan ojol tidak dilanjutkan. Apabila kebijakan tersebut tidak  mau dituding sebagai kebijakan yang sarat dengan kepentingan pelaksanaan pilpres pada April 2019 mendatang,” tandas Edison. (TS)



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu