Pemerintah Gagal Menegakkan Aturan Ojol

Pemerintah Gagal Menegakkan Aturan Ojol
Transportasi.co | Indonesia Traffic Watch ( ITW) menilai penyebab tak kunjung selesainya permasalahan transportasi angkutan umum berbasis aplikasi online adalah akibat pemerintah gagap dan gagal menegakkan hukum.
 

Bahkan pemerintah membiarkan pelanggaran Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalin dan angkutan jalan terus terjadi.

Pembiaran kendaraan bermotor beroperasi sebagai angkutan umum padahal tidak memenuhi persyaratan sama seperti pemerintah sedang beternak konflik .

Pasalnya, ada dua pihak yang saling berhadapan  yaitu pengendara berbasis aplikasi online dan awak angkutan umum konvensional. Implikasi  Pembiaran itu sangat rawan terhadap upaya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

Akibat pembiaran oleh pemerintah itulah yang memicu menjamurnya angkutan umum ilegal karena tidak memenuhi syarat sesuai amanat UU No. 22 tahun 2009. Bahkan jumlahnya pun tidak diketahui secara pasti hingga berdampak pada kemacetan di jalan raya.

Setelah keberadaan kendaraan yang berpraktik sebagai angkutan umum menuai beragam permasalahan hingga konflik barulah pemerintah membuat regulasi. Yaitu Permenhub No.32 tahun 2016, Permenhub No. 26 tahun 2017 dan Permenhub No. 108 tahun 2017. Tetapi ketiga Permenhub tersebut  tak berdaya untuk mengikat keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi online.

Tidak hanya itu, pemerintah juga seperti lesu darah dan loyo menegakkan aturan sehingga menjamurnya sepeda motor berbasis aplikasi atau ojol menjadi angkutan umum. Padahal UU No. 22 tahun 2009 secara tegas dan jelas menyebut sepeda motor hanya sebagai angkutan orang dan barang bukan angkutan umum. Angkutan umum hanya dapat digunakan dengan kendaraan angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Akibat kegagalan penegakan hukum jalan raya diserbu oleh sepeda motor yang berpraktik sebagai angkutan umum.

Akhirnya, bukan hanya ojol yang melanggar  hukum. Pemerintah juga terseret dan dipaksa melanggar hukum. Yaitu upaya pemerintah untuk membuat regulasi pengaturan ojol yang direncanakan awal maret ini akan diberlakukan.

Berdasarkan draf permenhub tersebut Menhub menggunakan diskresi seperti yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Dengan nekat membuat Menhub lupa bahwa diskresi itu dapat digunakan apabila peristiwa atau aktivitas publik tersebut tidak atau belum diatur oleh undang- undang.

Sementara UU No. 22 tahun 2009 secara tegas menyebut sepeda motor hanya utk angkutan orang bukan angkutan umum.

ITW menilai pelanggaran hukum itu adalah akibat kegagapan dan  kegagalan pemerintah menegakkan aturan yang berlaku.

Sehingga kurang memperhatikan bahwa  permenhub tentang pengaturan ojol yang sedang digodok itu sangat lemah dan mudah digugurkan lewat judicial review.

ITW tinggal menunggu Permenhub itu  diundangkan dan segera mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. (ES)




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu