Kemenhub: Tarif Ojek Online Bisa Berbeda Antar Daerah

Kemenhub: Tarif Ojek Online Bisa Berbeda Antar Daerah
Transportasi.co | Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengungkapkan adanya kemungkinan perbedaan tarif ojek online antar daerah. Hal ini disampaikannya di kantor Kemenhub RI di Jakarta, Rabu (13/2).

Budi Setiyadi mengatakan tingkat perekonomian masing-masing daerah itu berbeda-beda. Tentunya ini akan menentukan tingkat kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli ini akan berhubungan dengan kemauan rakyat untuk mengeluarkan uang lebih (willingness to pay) ketika ada perubahan tarif. 

Budi menambahkan, ada kemungkinan juga bahwa penentuan tarif di wilayah-wilayah tersebut akan didelegasikan sebagian kepada Gubernur melalui Peraturan Gubernur. 

“Sejauh ini, kami masih dalam tahap uji publik untuk menentukan tarif ojek online. Ada kemungkinan dilakukan skema zoning atau wilayah untuk menentukan tarif,” katanya.

Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan menyatakan bahwa untuk penentuan tarif ojek tersebut pihaknya tetap mengacu pada hasil riset mengenai tarif yang paling sesuai. “Kami juga menanti hasil riset dari Institute for Transformation Studies (Intrans) untuk menetapkan berapa sebenarnya tarif yang sesuai untuk diputuskan. Karena ada pengemudi dari daerah- daerah yang sudah merasa cukup dengan besaran tarif yang ditentukan, ada yang merasa kurang, sehignga diharapkan nantinya tarif yang ditetapkan bisa cukup untuk seluruh kesejahteraan pengemudi,” ucap Ahmad Yani.

Sementara itu, Kemenhub telah mengunjungi enam kota besar untuk melakukan uji publik sekaligus sosialisasi soal pelanggaran tarif angkutan ojek online. Budi mengatakan, saat ini timnya telah mengantongi 11 komponen dalam mempertimbangkan biaya langsung dan tidak langsung untuk ojek online. 

Kesebelas komponen ini akan mengarahkan penghitungan tarif batas bawah yang paling sesuai. Sementara, untuk tarif batas atas masih belum menjadi pembahasan. Sementara, penerapan tarif untuk taksi online akan mulai diterapkan pada Juni 2019. (MAH)



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu