ITW: Perlu Kebijakan Ekstrim Benahi Kemacetan di 2019

ITW: Perlu Kebijakan Ekstrim Benahi Kemacetan di 2019
Transportasi | Memasuki 2019, Indonesia Traffic Watch (ITW) memprediksikan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan di tidak jauh berbeda dengan 2018. Bahkan, untuk beberapa kota besar, seperti Jakarta, kondisi kemacetan lalu lintas akan bertambah parah.

Edison Siahaan, Ketua Presidium ITW, mengatakan, lalu lintas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Untuk itu pemerintah dan Polri jangan mati rasa, tetapi terus berupaya maksimal untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas ( Kamseltibcarlantas),” tegas Edison, dalam siaran tertulisnya, Jumat (4/1/2019).

Faktanya, lanjut dia, kemacetan masih menjadi menu sehari- hari dan terjadi  nyaris diseluruh ruas jalan ibukota. “Selain menimbulkan kerugian materi, kemacetan sudah mengganggu aktivitas dan kreatifitas yang berdampak pada menurunnya produktifitas masyarakat. Serta potensi memicu meningkatnya stress bagi masyarakat,” tegas Edison.
 
Menurut dia, pemerintah dan Polri belum menghadirkan solusi yang efektif dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas. “Pembangunan ruas tol yang masif justru jadi beban masyarakat, karena harus membayar tol meskipun tidak ada jaminan bebas dari kemacetan,” ujar dia.

Selain itu, upaya pembatasan gerak kendaraan dengan kebijakan ganjil genap serta rekayasa lalin tak memberikan dampak yang signifikan untuk mengurai kemacetan.  “Artinya, pebangunan ruas jalan khususnya tol tidak menjadi solusi efektif untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas,” kata Edison.

Menurut ITW pemicu utama kemacetan adalah populasi kendaraan bermotor yang tidak terkendali. Sementara pertumbuhan ruas jalan sangat terbatas, sehingga tidak mampu menampung kendaraan. Ditambah ketidak berdayaan pemerintah menyelesaikan  permasalahan angkutan umum berbasis aplikasi beroperasi secara ilegal. “Meskipun potensi memicu konflik, tapi pemerintah terkesan  membiarkan hingga saat ini,” tambah dia.

Seharusnya, Edison melajutkan, dalam kondisi lalu lintas yang sudah ekstrim atau gawat darurat tentu harus diatasi dengan tindakan yang ekstrim, bukan hanya dengan cara pembatasan gerak kendaraan dan rekayasa jalan semata.

“ITW  menyarankan agar pemerintah tidak ragu membuat kebijakan pembatasan jumlah kendaraan dengan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor baru di jakarta dan kota besar yang kemacetannya sudah parah,” ucapnya.

Lanjut dia, kemudian pembatasan usia kendaraan dan pembatasan kepemilikan kendaraan dengan wajib memiliki garasi dan mewajibkan setiap kendaraan memiliki asuransi dengan nilai dua kali dari harga mobil. “Tentunya, disertai penyiapan moda angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh pelosok dan terjangkau secara ekonomi serta aman, nyaman, selamat dan tepat waktu. Pemerintah memberikan subsidi BBM bagi seluruh angkutan umum dengan memisahkan SPBU dengan kendaraan pribadi,” tutup Edison. (TS)



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu