Author : Transportasi/Ags

Ditjen PHB Darat Sosialisakan PM 32/2016 dan PM 132/2015

Dibuat : May 13th, 2016 15:27:04  |  0 comments

Ditjen PHB Darat Sosialisakan PM 32/2016 dan PM 132/2015
Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Baitul Ihwan
Transportasi.co | Kisruh transportasi online sudah menemukan titik cerah dengan payung regulasi yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri (PM) No 32 tahun 2016.
 
Untuk memantapkan regulasi itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji  Hartanto Iskandar melaksanakan sosialisasi dihadapan sejumlah stakeholder Perhubungan Darat, baik ke dinas perhubungan maupun pengusaha angkutan umum (Organda), rabu (11/5) .
 
Ia menyampaikan bahwa tak hanya sosialisasi kegiatan ini juga mengusung bagaimana internalisasi peraturan harus menjadi pengetahuan mendasar khususnya bagi para insan di perhubungan darat dan dinas perhubungan daerah.
 
"Tak cukup hanya sosialisasi namun juga  harus menjadi pembinaan serta pengenalan terhadap sangsi, " ujar Pudji dihadapan para peserta sosialisasi.
 
Butir-butir peraturan di PM 32 tahun 2016 menjadi pedoman untuk transportasi umum non trayek (online) yang sempat menjadi isu nasional.
 
Di kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Baitul Ihwan mengungkapkan PM 32/ 2016 perlu disosialisasikan untuk menepis kesan pemerintah menolak teknologi atau modernisasi.
 
Peraturan ini, terang Baitul, menunjukan bahwa kapasitas Pemerintah sebagai regulator adalah menciptakan keadilan dan kesetaraan persaingan usaha yang sama antara angkutan umum non trayek dan trayek dengan ketentuan pengusaha transportasi non trayek harus berbadan hukum.

"Saat ini, kami sudah mengatur bahwa kendaraan umum berbasis online harus mengikuti syarat sesuai peraturan salah satunya harus berbadan hukum," ungkapnya.
 
Peraturan tersebut juga mencantumkan syarat lainnya, yakni  memiliki minimal lima kendaraan atas nama perusahaan, melaksanakan uji berkala, memiliki pul dan bengkel, serta pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). 
 
Selain  PM 32, Dirjen Darat juga mensosialisasikan PM 132/2015 untuk mendukung UU No 23/2014 terkait peralihan tanggung jawab  terminal penumpang Tipe A kepada Pemerintah Pusat atau Kemenhub.
 
Dalam paparannya, Dirjen menyebut pengembangan terminal akan diterapkan zonasi fungsi ruang terminal.
 
Zona I untuk penumpang yang  memiliki tiket siap diberangkatkan, Zona II tempat pengantar pembeli tiket serta komersial area,  Zona III tempat menurunkan penumpang, “Dan zona IV tempat pengendapan bis adan awak pengemudi,” jelas Pudji.
 
Saat ini upaya peralihan wewenang dari Pemerintah Daerah tengah dilaksanakan kepada Pemerintah Pusat hingga nantinya serah terima secara keseluruhan dijadwalkan akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Perhubungan  pada 2 Oktober 2016 mendatang.
 
"Dorongan utama peralihan ini karena kami ingin mendorong penyelenggaraan keselamatan, selama ini gambaran terminal di masyarakat semrawut jauh dari sentuhan pelayanan, dengan revitalisasi zonasi kami berharap terminal memiliki citra yang baru," ungkap Baitul.
 
Implementasi zonasi ini sebenarnya sudah diterapkan dibeberapa terminal tipe A di Tanah air salah satunya seperti  terminal Tirtonadi, Solo, Provinsi Jawa Tengah.
 
Baitul menyebut bahwa sebelum dialihkan dan  direvitalisasi terminal-terminal di daerah akan di evaluasi kinerjanya terlebih dahulu  apakah memenuhi syarat sebagai terminal tipe A atau dibawahnya.  Bila memenuhi syarat  barulah Kemenhub mengambil alih pengelolaanya.
 
Dengan beralihnya wewenang pengelolaan terminal tipe A kepada Pemerintah Pusat  semoga  menjadikan wajah simpul transportasi di darat ini bisa berubah serta mendorong minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. (Foto: SW/Teks: NAL/Editor: AD)
 
Tags: Aktivitas

0 Komentar

Berikan komentar anda

MENHUB BERI PENGHARGAAN PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI 2016
Laporan Khusus

MENHUB BERI PENGHARGAAN PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI 2016

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyerahkan trophy dan piagam penghargaan pelayanan prima unit pelayanan publik kepada para Manajemen Unit Pengelola Pelayanan Publik berprestasi, (19/9) di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta.

     0 Komentar
PRODUKTIF SAAT DELAY
Daerah

PRODUKTIF SAAT DELAY

Di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali tekhnologi yang berkembang pesat dari waktu ke waktu, pasalnya dalam setiap perputaran detik mampu merubah segala sesuatu yang kita perlukan dengan instan

     0 Komentar

Citilink Mengangkasa Di Langit Papua Mulai Oktober 2016
Trans Angkasa

Citilink Mengangkasa Di Langit Papua Mulai Oktober 2016

Transportasi.co | Citilink Indonesia akan membuka rute ke Papua sebagai salah satu upaya untuk memperluas konektivitas Citilink ke daerah Timur Indonesia.

     0 Komentar
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Gunakan Tenaga Listrik
Transportasi

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Gunakan Tenaga Listrik

Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan kajian awal dalam proyek kereta api Jakarta-Surabaya.

     0 Komentar